Usulan Bawaslu untuk menunda pilkada 2024 tidak relevan

Suara.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang opsi penundaan Pilkada 2024 tidak relevan.

“Tidak relevan. Kalau ada kesulitan, maka Pilkada atau Pilkada ditunda, jadi tidak akan ada pemilu,” kata Mahfud di Yogyakarta, Sabtu (15/7/2023).

Menurut Mahfud MD, pelatihan penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, dimaksudkan untuk menghindari penundaan pemilu.

Penyelenggara pemilu, kata dia, adalah lembaga resmi yang setiap saat harus bisa melakukan upaya antisipatif agar pemilu bisa selalu berlangsung.

Baca Juga: Mahfud MD Sebut Pemilu 2024 Akan Lebih Damai, Pengamat Kebijakan: Omong Kosong!

“Karena agenda konstitusi tidak bisa dibatalkan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Mahfud menilai, Pemilu 2024 relatif lebih damai dibanding Pemilu 2019 karena hingga empat bulan menjelang pemilu tidak ada kekerasan fisik maupun politik.

“Alhamdulillah kita tenang. Tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan politik. Dulu, tahun 2019, tiga tahun sebelumnya, kekerasan politik dan kekerasan fisik meningkat,” ujarnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI mengusulkan kepada pemerintah dan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk membahas opsi penundaan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Menurut Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, opsi penundaan pilkada serentak 2024 perlu dibahas karena pelaksanaannya tumpang tindih dengan pilkada 2024 dan juga berisiko mengganggu keamanan dan ketertiban.

Baca Juga: Mahfud MD: Panji Gumilang Merasa Nyaman Membawa Tuduhan Pidana

“Kami prihatin karena pada kenyataannya Pilkada 2024 ini karena pemungutan suara November 2024, dimana Oktober 2024 hanya pelantikan presiden, tentunya dengan menteri dan pejabat yang bisa berganti. membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kalinya serentak,” kata Bagja.

Dia mencontohkan, jika terjadi gangguan keamanan di satu daerah, polisi bisa kesulitan mendapat bantuan dari pasukan di daerah lain karena daerah lain juga sedang menggelar pilkada.

“Kalau dulu misalnya ada gangguan keamanan saat pilkada di Makassar, bisa jadi ada pengerahan polisi sekitar atau polisi dari provinsi lain. Untuk Pilkada 2024 tentu akan sulit karena masing-masing daerah sudah siap. menyelenggarakan pemilu serupa,” ujarnya. (Sumber: Antara)