Terungkap! Pegawai KPK melakukan mark up biaya perjalanan dinas, diduga uang tersebut digunakan untuk pacaran

Suara.com – NAR, seorang administrator di Deputi Kepatuhan dan Penegakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diduga melakukan praktik korupsi berupa mark-up dalam perjalanan dinas untuk jalan-jalan atau berlibur.

NAR diduga memanipulasi atau menggelembungkan biaya perjalanan dinas penyidik ​​KPK ke luar kota. Perbuatan NAR mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 550 juta.

“Kemudian uang itu dipakai untuk pacaran, beli baju, jalan-jalan keluarga,” kata sumber di KPK.

Sumber Suara.com menyebutkan, peristiwa tersebut diduga terjadi saat penyidik ​​KPK menangani kasus korupsi yang menjerat Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari pada Agustus 2021 lalu.

Baca juga: Idul Adha 2023, Napi KPK Salat di Rumah Tahanan, Bisa Juga Sapa Keluarga

Modus operandi yang diduga dilakukan NAR adalah memanipulasi biaya perjalanan dinas penyidik ​​dalam berita acara pertanggungjawaban, antara lain tiket pesawat, hotel, sewa kendaraan, dan uang makan.

“Cara dia (NAR) memanipulasi jumlah orang yang pergi dan membuat bukti pembayaran palsu,” kata sumber itu.

Untuk kendaraan, NAR akan memanipulasi persewaan mobil penyelidik yang sedang bertugas. Mobil yang disewa sebenarnya empat unit selama lima hari.

Kemudian laporan kewajiban itu dimanipulasi, menjadi enam mobil selama tujuh hari.

Selanjutnya, untuk tiket pesawat, NAR diduga menambahkan harga tiket dan menambah jumlah pegawai yang berangkat dalam laporan pertanggungjawaban. Begitu juga dengan biaya hotel.

Baca Juga: Jajaran KPK Ciptakan Koin Negara Rupee, Korupsi 550 Juta

Namun, jumlahnya berbeda dengan personel yang terjun ke lapangan.

Terungkap karena pegawai KPK mengadu

Kasus korupsi di tubuh KPK terungkap setelah ada pengaduan pegawai KPK yang dipotong uang perjalanan dinasnya.

“Dengan adanya pengaduan proses administrasi yang panjang dan pemotongan uang perjalanan dinas yang dilakukan oleh oknum tersebut kepada pegawai KPK yang sedang dalam tugas perjalanan dinas,” kata Sekretaris Jenderal KPK Cahya H Harefa, saat konferensi pers, Selasa (27/6/2019). 2023).

Setelah menerima laporan tersebut, KPK mengambil langkah penyelidikan.

“Inspektorat melakukan kajian dan menghitung dugaan kerugian keuangan negara senilai Rp 550 juta periode 2021-2022,” kata Cahya.

Saat ini, kasus tersebut telah dilimpahkan ke Deputi Bidang Penerapan dan Penindakan KPK. Kemudian KPK juga berkoordinasi dengan dewan pengawas atas dugaan pelanggaran etik.

“Kami serahkan ke asisten untuk aplikasi dan penindakan dan nanti akan kami laporkan ke dewan pengawas juga,” kata Cahya.