Sejak Mei 2023, utang publik turun, ini faktor penentunya

Suara.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat utang publik turun pada Mei 2023. Penurunan dimulai dari nilai dan rasio utang publik.

Berdasarkan dokumen APBN KiTa edisi Juni, tercatat utang pemerintah hingga akhir Juni 2023 sebesar Rp7.787,51 triliun atau setara 37,85% dari produk domestik bruto (PDB).

Nilai tersebut menurun dibandingkan bulan sebelumnya, dimana nilai utang pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp62,38 triliun atau 0,79%.

“Dengan demikian, baik secara nominal maupun rasio, posisi utang mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya,” tulis Kementerian Keuangan seperti dikutip Senin (3/7/2023).

Baca Juga: Bahlil Ucapkan Terima Kasih SBY Bayar Utang RI ke IMF, Demokrat Ungkap Sikap Jokowi Usai Disumpah: Lihat Wajah Dan Saja

Menurut Kementerian Keuangan, penurunan ini didorong oleh perubahan pembiayaan baik melalui pinjaman maupun surat berharga negara (SBN). Selain itu, membayar cicilan pokok utang lebih besar dibandingkan menerbitkan utang baru.

Jika dirinci, berdasarkan komposisinya, sebagian besar utang publik berasal dari SBN. Nilai SBN selama periode Mei 2023 sebesar Rp6.934,25 triliun atau setara dengan 89,04% dari total utang pemerintah.

Berikutnya, utang publik juga berasal dari pinjaman sebesar Rp 853,26 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 829,17 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 24,09 triliun.

Selalu dalam batas aman

Kementerian Keuangan menilai utang negara masih dalam batas aman. Hal ini terlihat dari rasio utang terhadap PDB yang masih jauh di bawah ketentuan UU nomor 17 tahun 2003 yaitu sebesar 60%.

Baca juga: Hutang Tapi Mau Sedekah, Kata Buya Yahya

Apalagi, secara jatuh tempo, utang publik masih cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo utang publik sekitar 8 tahun.

Di sisi lain, untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang jangka panjang, pemerintah akan berupaya menciptakan pasar SBN domestik yang dalam, aktif, dan likuid.

Salah satunya melalui pengembangan berbagai instrumen dan pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan dan SDGs.