Bantuan sosial Rp 185,23 miliar tidak sesuai jadwal

Suara.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) saat ini sedang mempelajari pemeriksaan Kementerian Sosial dan Kementerian Tenaga Kerja terkait pengelolaan belanja bansos dalam penanganan Covid-19 tahun 2022. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 25 temuan yang mencakup 34 hal.

Dalam laporan Ikhtisar Hasil Ujian Semester (IHPS) II Tahun 2022, ditengarai terdapat permasalahan penyaluran dan penyaluran bansos yang kurang optimal.

Di antara permasalahan yang disebutkan adalah belum tersalurkannya program Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak melakukan transaksi kesejahteraan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang belum tersalurkan. dilacak.

Akibatnya, terjadi shortfall penerimaan negara sebesar Rp 165,03 triliun karena program-program tersebut belum terlaksana sehingga dana kembali ke rekening pemerintah lainnya (RPL).

Baca juga: Cara Verifikasi Bansos PKH Langkah 2, Cek Nama Anda di Link Berikut

Selain itu, kajian tersebut juga mengungkap permasalahan ketepatan penyaluran bantuan, seperti penetapan dan penyaluran bansos Program Sembako, BLT Migor dan/atau BLT BBM yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Beberapa isu lainnya adalah penyaluran bantuan kepada aparatur sipil negara (ASN), pekerja sosial, pekerja yang berpenghasilan di atas upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK), kepada penerima bantuan yang terindikasi meninggal dunia, memiliki fungsi/perusahaan yang tercatat dalam database AHU, serta indikasi penerimaan bantuan ganda.

Selain itu terkait dengan Program Espoir Keluarga (PKH), terdapat beberapa hal seperti perolehan bantuan yang akan dilanjutkan mulai tahun 2021, penerima bantuan yang benar-benar mampu, penerima bantuan yang lulus program PKH, penerima bantuan yang menolak bantuan, ASN penerima manfaat yang telah mengajukan pengunduran diri. , dan KPM yang belum pernah mengeluarkan Kartu Bantuan Keluarga (KKS) dan buku tabungan namun masih tercatat sebagai KPM.

Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam laporan IHPS.

BPK memberikan rekomendasi langsung kepada Menteri Sosial terkait masalah realisasi dan penyaluran bantuan.

Baca juga: Terancam Gagal? BPK Ungkap 3 Isu Relokasi IKN, Pengamat: Padahal kehebatan proyek raksasa ini sudah jaya

Rekomendasi tersebut antara lain mengintruksikan kepada Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Ditjen Pemberdayaan Sosial untuk membingkai bansos secara lebih optimal.